Sebuah rekaman suara berdurasi lebih dari 10 menit 13 detik mendadak bocor dan menyebar luas di jagat media sosial.
Rekaman tersebut memperdengarkan perdebatan dan saling adu mulut antar-anggota DPRD Kota Ternate yang bersilang pendapat mengenai usulan kenaikan gaji, tunjangan, serta anggaran pokok pikiran (pokir).
Perdebatan panas yang diduga melibatkan legislator berinisial NS, FT, MG, dan ZA ini terjadi dalam sebuah rapat bersama jajaran pimpinan DPRD Kota Ternate.
Suasana rapat mendadak tegang ketika isu negosiasi anggaran ini mulai dipertanyakan efektivitasnya. Anggota DPRD yang diduga NS menyuarakan keraguan perihal kesepakatan internal mereka.
“Kira-kira benar, bisa torang negosiasi dengan pemerintah? Sebenarnya belum bersepakat untuk negosiasi, tapi torang sudah terjebak dengan kesimpulan sendiri-sendiri,” seloroh NS dalam rekaman tersebut.
NS mengingatkan rekan-rekannya bahwa memperjuangkan kenaikan gaji ini adalah hal yang sia-sia jika mereka terus berkonflik.
Ia bahkan melontarkan kalimat keras tanpa kepastian, perjuangan mereka hanya akan menjadi omong kosong belaka alias “foya samua”
Lebih jauh, NS memperingatkan adanya konsekuensi berat jika mereka tetap bersikeras memaksa Pemerintah Kota Ternate meloloskan usulan kenaikan pendapatan mereka.
Jika tuntutan ini akhirnya terealisasi, NS meminta seluruh anggota DPRD untuk kompak mengawal bersama tanpa mendahulukan ego masing-masing.
“Akibatnya torang deng torang bakulai (berkelahi) dengan kepentingan sendiri, padahal torang pe kepentingan samua. Daripada torang baku pukul di dalam, jadi harus putuskan risiko apa yang ditempuh, supaya jangan kasana kamari,” tegas NS.
Ia juga menyentil alasan Sekretaris DPRD (Sekwan) Aldhy Ali yang sempat menyebut bahwa keputusan akhir berada di tangan Wali Kota melalui Peraturan Wali Kota.
Kekhawatiran NS langsung mendapat bantahan dari anggota dewan lainnya. Anggota tersebut menilai perdebatan di internal dewan sebenarnya tidak perlu diperpanjang.
Baginya, langkah konkret yang harus diambil adalah segera menyodorkan usulan kenaikan tersebut kepada Pemerintah Kota Ternate. Ia pun menepis ketakutan NS mengenai risiko hukum.
“Artinya punya risiko, tapi usulan yang torang sampaikan tidak tabrak aturan kok. Torang harus siap, karena ketiganya punya risiko,” sanggahnya yakin.
Bagi pihak yang berseberangan dengan NS ini, urusan akomodasi anggaran sepenuhnya merupakan hak prerogatif Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman.
Rencananya, ketiga usulan kenaikan tersebut—gaji, tunjangan, dan dana pokir akan langsung dipresentasikan di hadapan M Tauhid Soleman.
NS dikonfirmasi mengenai suaranya di rekaman tersebut NS tidak mendapatkan respon. Konfirmasi kedua yang dikirim melalui pesan whatsapp pada pukul 22.00 juga belum bersambut walaupun tanda bacanya centang dua.
Di sisi lain, Sekretaris DPRD Kota Ternate, Aldhy Ali, mengaku belum bisa memastikan keaslian rekaman panas yang kini telanjur menjadi konsumsi publik tersebut. Aldhy berkilah dirinya tidak selalu hadir dalam setiap agenda rapat dewan.
“Cuma kalo benar ada rekaman, baiknya dikonfirmasi dulu status rekaman dan lain-lain. Ana kurang tahu karena rekamannya musti validasi bae-bae (harus divalidasi baik-baik),” pungkas Aldhy. **
Tinggalkan Balasan